Translate

Jumat, 10 April 2009

Sertifikasi dan Kualitas Guru

leh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Penilaian sertifikasi guru kuota tahun 2009 di ambang pintu. Guru yang lolos untuk uji sertifikasi mulai disibukkan untuk mengumpulkan berkas portofolio penilaian. Mulai sertifikat seminar dan prestasi, surat tugas, pendampingan siswa, penulisan karya ilmiah maupun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Polemik sertifikasi guru dalam rangka mengejar profesionalitas juga tidak kalah gencarnya dengan persiapan Ujian Nasional. Sampai saat ini pun masih banyak pro kontra yang muncul berkaitan dengan program sertifikasi ini. Ujung dari penilaian ini adalah perolehan sertifikat guru profesional, yang diikuti dengan tunjangan profesi.

Meski sudah sering terungkap praktik kecurangan yang dilakukan guru, namun masih banyak kasus ditemukan dalam penilaian portofolio. Mulai dari pemalsuan dokumen, penjiplakan karya orang lain sampai pemalsuan surat tugas.
Bukan rahasia, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan (insentif) melalui berbagai bentuk tunjangan menjadi spirit untuk “mengejarnya”. Ironisnya, segala sesuatu yang hendak dicapai sering ditempuh dengan berbagai rekayasa.
Menurut data, sebanyak 20.000 guru telah ditetapkan untuk mengikuti sertifikasi oleh pemerintah di tahun 2006, lalu sebanyak 170.450 guru di tahun 2007 dan pada tahun 2008 sebanyak 200.450 orang guru. Dari jatah yang disertifikasi secara bertahap, kenyataan di lapangan banyak yang tidak lolos dalam penilaian portofolio. Hampir lebih dari 50 persen harus menjalani penilaian melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Oleh karena itu, guna mendapatkan guru berkualitas (profesional), PLPG menjadi keharusan dan wajib diikuti oleh guru. Dalam pelatihan tersebut para guru diuji lagi mengenai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesionalitasnya. Hal itu membuktikan bahwa masih banyak guru yang belum menunjukkan kualifikasinya sesuai aturan yang ada (Keputusan Mendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru).
Pesimis
Dalam Permendiknas RI No. 18 tahun 2007 telah diatur bahwa pemberian sertifikasi melalui uji kompetensi. Dan Uji kompetensi merupakan satu penilaian yang dilakukan dalam bentuk portofolio (Pasal 2 Ayat 2). Di mana, setiap dokumen portofolio akan memperoleh poin (skor) nilai tertentu.
Portofolio yang dimaksud sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 meliputi penilaian kualitas akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu juga penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Dalam proses sertifikasi tersebut, peluang guru yang berstatus PNS dan non-PNS sama (Pasal 6 ayat 1,2 dan 3). Pada prinsipnya proses sertifikasi diberikan pada guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka seminggu dan telah memenuhi kualifikasi akademik untuk dapat ikut sertifikasi.
Uji kompetensi dengan mengirimkan portofolio melalui dinas pendidikan kelihatannya mudah, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ambivalensi kebijakan. Sebab sosialisasi dan mekanisme prosedur yang diterima guru (daerah) kurang sepaham menjadikan terjadinya koreksi dan perubahan di tengah jalan.
Namun dalam pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan, ternyata masih banyak pihak yang pesimistik akan kesungguhan Pemerintah. Pasalnya, guru yang telah lulus sertifikasi sampai sekarang belum mendapat tunjangan profesi seperti yang telah lulus sertifikasi kuota tahun 2008.

Kualitas
Semestinya proses sertifikasi tidak seolah-olah dijadikan sebagai alat justifikasi untuk mengejar tunjangan profesi. Namun, lebih diupayakan pada peningkatan kompetensi guru profesional. Sebab profesionalitas guru tidak hanya ditentukan setelah mereka mendapat sertifikasi dan memperoleh nomor registrasi guru dari Depdiknas.

Perlu perubahan paradigma, bahwa guru profesional dan berkualitas adalah mereka yang mengenal tentang dirinya untuk selalu belajar dan mencari ilmu terus menerus. Pemberian sertifikasi memang diharapkan dapat berfungsi sebagai jaminan formal terhadap keberadaannya dalam pekerjaannya sebagai pendidik. Tapi profesionalitas dalam sertifikasi tidak hanya beraspek formalitas belaka.
Sebab, menjadi guru profesional tidak hanya ditentukan dalam kompetensi dan sertifikasi belaka. Perlu upaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas diri bersama peserta didiknya. Bila siswa tidak mampu menyerap materi pelajaran dan gagal, maka seorang guru profesional harus terpanggil untuk menemukan penyebab kegagalan dan bersama dengan peserta didik untuk menemukan jalan keluar.
Diharapkan proses sertifikasi lanjutan dilaksanakan dengan penuh transparansi, obyektif, kredibel dan kapabel. Sosialisasi kriteria sertifikasi, penentuan guru yang lolos sertifikasi diharapkan sungguh-sungguh menunjukkan kualitas guru bersangkutan. Sebab, menuju profesionalitas perlu sebuah proses dari pengalaman, kedisiplinan dan kemauan untuk selalu mengembangkan diri.
Hakikatnya, semua program sertifikasi yang telah direncanakan dan pendidikan profesi perlu dibingkai dalam filosofi mutu dan kejujuran demi kualitas pendidikan. Sebab secara prinsip, kualitas kompetensi dan sertifikasi sebagai bentuk upaya agar guru terus berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar.
Prinsipnya, penyelenggaraan sertifikasi guru terjustifikasi UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan guru adalah pendidik profesional.
Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Semoga.

Penulis adalah
Guru SMA Pangudi Luhur
Santo Yosef, Surakarta